ACEH TAMIANG, BeritaSeputarBanten.com – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mempercepat penanganan dampak bencana di Provinsi Aceh. Fokus utama diarahkan ke Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan cukup parah. Hingga 1 Januari 2026, BNPB mencatat sebanyak 61.795 rumah rusak berat akibat bencana. Puluhan ribu warga terdampak dan membutuhkan penanganan segera.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB menyampaikan data tersebut saat melaporkan kondisi lapangan kepada Menteri dalam kunjungan kerja di Aceh Tamiang. Ia menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat agar masyarakat terdampak segera memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.
Tidak Semua Warga Memilih Hunian Sementara
Dalam laporannya, Kepala BNPB menjelaskan bahwa tidak seluruh warga terdampak memilih tinggal di hunian sementara yang disiapkan pemerintah. Dari total rumah rusak berat, BNPB mencatat sebanyak 23.432 keluarga mengajukan permohonan hunian sementara.
Sementara itu, sebagian warga memilih bertahan dengan tinggal bersama keluarga atau kerabat terdekat. BNPB mencatat sebanyak 11.414 orang menentukan pilihan tersebut.
“Tidak semua masyarakat terdampak ingin tinggal di hunian sementara. Sebagian memilih tinggal bersama keluarga, dan pemerintah menghormati pilihan itu,” ujar Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB.
Bantuan Dana Langsung untuk Warga Terdampak
Untuk memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi, pemerintah menyalurkan bantuan dana langsung kepada warga yang tidak menempati hunian sementara. Bantuan ini bertujuan membantu masyarakat selama masa pemulihan pascabencana.
Pemerintah menetapkan bantuan sebesar Rp400.000 per kepala keluarga setiap bulan. Penyaluran dilakukan selama tiga bulan, mulai Desember 2025 hingga Februari 2026.
“Kami sudah menyalurkan bantuan dua hari lalu. Jumlah penerima mencapai 11.414 orang dengan total nilai Rp20.545.200.000,” jelas Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB.
Selain membangun hunian sementara terpusat, BNPB juga melayani permintaan hunian sementara mandiri. Skema ini memungkinkan warga membangun hunian di lokasi rumah mereka yang rusak berat.
Melalui skema ini, warga tidak perlu berpindah ke titik pengungsian terpusat. Pemerintah menilai pilihan tersebut lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat.
“Banyak warga mengajukan hunian sementara mandiri. Mereka ingin tetap tinggal di lingkungan asal, dan kami fasilitasi,” ungkapnya
Hingga saat ini, pemerintah telah membangun sebanyak 1.050 unit hunian sementara di wilayah terdampak. Sebanyak 680 unit dibangun melalui dukungan lintas kementerian dan lembaga.
Sementara itu, BNPB membangun 450 unit lainnya yang tersebar di berbagai titik di Aceh Tamiang. Pemerintah terus menyesuaikan jumlah pembangunan dengan kebutuhan di lapangan.
Dukungan Operasi dan Infrastruktur Tetap Aman
Dalam kesempatan yang sama, BNPB memastikan dukungan penuh terhadap kebutuhan satuan operasi selama masa tanggap darurat. Dukungan tersebut mencakup logistik, operasional, serta pemulihan infrastruktur vital.
Meski belum seluruh permintaan dapat dipenuhi, BNPB menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan keterbatasan anggaran. Pemerintah tetap menjamin pendanaan berjalan sesuai mekanisme.
“Kami bekerja terlebih dahulu, lalu menjalani audit BPKP. Setelah itu, kami ajukan ke Kementerian Keuangan. Proses ini berjalan normal,” tegas Letjen TNI Suharyanto Kepala BNPB.
Pemerintah berharap percepatan pembangunan hunian sementara dan bantuan sosial dapat mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Aceh Tamiang pascabencana.
