JAKARTA, BeritaSeputarBanten.com – Pemerintah terus memperkuat narasi stabilitas nasional di tengah beredarnya isu yang menyebut Indonesia berada di ambang kekacauan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan langsung klarifikasi tersebut dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia menilai isu chaos yang beredar tidak mencerminkan kondisi nyata. Oleh karena itu, pemerintah memilih untuk merespons secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Perlu saya luruskan, tidak ada itu chaos. Yang ada adalah semuanya terkendali,” tegas Seskab.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bekerja di lapangan, tetapi juga aktif mengelola persepsi publik melalui komunikasi yang terarah.
Tantangan Persepsi di Tengah Informasi Digital
Di era arus informasi yang cepat, berbagai opini dengan mudah memengaruhi pandangan masyarakat. Pemerintah melihat kondisi ini sebagai tantangan tersendiri dalam menjaga kepercayaan publik.
Teddy menilai sebagian informasi yang beredar tidak didukung data yang kuat. Akibatnya, opini yang terbentuk bisa menimbulkan kecemasan yang tidak perlu.
“Banyak pengamat yang datanya tidak sesuai fakta dan berpotensi membentuk opini publik yang keliru,” katanya.
Karena itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam menerima informasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya menghadirkan data faktual sebagai pembanding.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa stabilitas nasional tidak hanya menjadi narasi, tetapi juga didukung kebijakan konkret. Salah satu langkah yang diambil terlihat di sektor energi.
Saat banyak negara menaikkan harga bahan bakar akibat tekanan global, pemerintah justru memilih menjaga harga BBM subsidi. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah fokus pada perlindungan masyarakat.
“Di tengah konflik global, banyak negara menaikkan harga BBM. Namun pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi sama sekali,” ujarnya.
Langkah tersebut berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga membantu meredam dampak langsung dari gejolak global.
Indikator Lapangan Perkuat Klaim Stabilitas
Selanjutnya, pemerintah menggunakan data lapangan sebagai dasar untuk memperkuat narasi stabilitas. Salah satu contoh paling nyata terlihat saat momentum Lebaran.
Pemerintah memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Harga tetap terkendali dan pasokan energi tersedia di berbagai wilayah.
“Faktanya, pelaksanaan Lebaran berjalan stabil. Harga bahan pokok tersedia, harga relatif stabil, BBM tersedia, dan arus mudik lancar,” ungkapnya.
Kelancaran arus mudik juga menjadi indikator penting. Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengelola mobilitas masyarakat dalam skala besar.
Selain menjaga stabilitas, pemerintah juga menekankan penegakan hukum sebagai bagian dari pesan publik. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara tetap hadir dan tegas terhadap pelanggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Teddy mengungkapkan capaian konkret di sektor kehutanan. Negara menerima dana besar dari hasil penindakan hukum.
“Pada hari ini, atas perintah Bapak Presiden, diserahkan uang cash sekitar Rp11,4 triliun. Itu adalah denda atas segala bentuk pelanggaran hukum dan korupsi di kawasan hutan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengumpulkan dana dan aset dalam jumlah besar secara keseluruhan. Total pengembalian ke negara mencapai Rp31,3 triliun, ditambah aset senilai kurang lebih Rp370 triliun.
Capaian ini menjadi pesan kuat bahwa pemerintah tidak hanya berbicara soal stabilitas, tetapi juga bertindak nyata.
Lebih lanjut, pemerintah mengajak masyarakat untuk menjaga ruang publik tetap sehat. Kritik tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara bertanggung jawab.
“Silakan berbeda pendapat dan memberikan kritik, tapi jangan sampai menyampaikan hal yang membuat masyarakat cemas,” ujarnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi informasi. Sebaliknya, dialog yang konstruktif perlu terus dikedepankan.
Komitmen Perbaikan Berkelanjutan
Di akhir pernyataannya, Teddy menegaskan bahwa pemerintah terus membuka ruang evaluasi. Masukan dari masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan kebijakan.
“Kami terbuka terhadap masukan dan akan terus menyempurnakan kebijakan yang ada,” pungkasnya.
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya berfokus pada menjaga stabilitas, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang konsisten dan kebijakan yang terukur.
