Penertiban Sumber Daya Alam Diperketat
Lebih jauh, Presiden Prabowo juga memaparkan langkah pemerintah dalam menata ulang pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor perkebunan dan pertambangan.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil kembali jutaan hektare lahan perkebunan kelapa sawit yang melanggar aturan. Tidak hanya itu, pemerintah juga menutup ratusan tambang yang beroperasi tanpa izin.
“Pemerintah saya telah merebut kembali, menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, yang tidak sesuai peraturan. Yang bikin kebun di hutan lindung, yang memalsukan laporan, kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin,” ujar Presiden.
Selanjutnya, Presiden menegaskan bahwa pengawasan sumber daya alam membutuhkan kerja besar karena Indonesia memiliki wilayah yang luas serta kekayaan alam yang sangat besar.
“Jadi memang usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat-sangat kaya,” kata Presiden.
Pemerintahan Bersih Jadi Fondasi Utama Pembangunan
Di bagian akhir arahannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Menurutnya, tata kelola yang bersih menjadi kunci agar kekayaan negara dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Karena itu, kuncinya adalah pemerintah harus bersih. Pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia,” tegas Presiden.
Dengan demikian, Presiden menegaskan bahwa pemberantasan korupsi, penertiban sumber daya alam, serta penguatan tata kelola anggaran menjadi satu kesatuan strategi dalam pembangunan nasional.
