JAKARTA, BeritaSeputarBanten.com – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong perubahan besar dalam strategi penanggulangan bencana di Indonesia. Pemerintah kini menempatkan dunia usaha sebagai mitra strategis untuk memperkuat ketangguhan bencana, menjaga rantai pasok, serta meningkatkan resiliensi wilayah, terutama di kawasan Sumatra. Selasa (23/6/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menyampaikan penegasan tersebut dalam Rapat Koordinasi Penguatan Strategi Transformasi Kolaborasi dengan Dunia Usaha yang berlangsung.
Kemenko PMK menilai bahwa karakter bencana saat ini sudah berkembang jauh lebih kompleks. Dampaknya tidak hanya menyasar keselamatan masyarakat, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional, memperlemah rantai pasok, hingga menghambat pembangunan di berbagai sektor.
Karena itu, pemerintah menilai pendekatan lama yang hanya bertumpu pada negara sudah tidak lagi memadai untuk menghadapi tantangan tersebut.
Deputi Lilik Kurniawan menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan pola penanganan bencana yang lebih adaptif, terbuka, dan kolaboratif.
Dunia Usaha Masuk dalam Strategi Penanggulangan Bencana
Dalam arahannya, Lilik menekankan perlunya peran aktif sektor swasta dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Ia menilai dunia usaha memiliki kapasitas besar yang dapat memperkuat ketahanan negara.
Menurutnya, perusahaan tidak hanya membawa sumber daya, tetapi juga inovasi, jaringan, dan kemampuan teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi risiko bencana.
“Dunia usaha memiliki sumber daya, kapasitas, jaringan, dan inovasi yang dapat menjadi bagian penting dalam memperkuat ketangguhan bencana nasional. Kolaborasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan perlu terus didorong agar seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya dalam menghadapi berbagai risiko bencana,” ujar Lilik.
Selain itu, ia menekankan bahwa kolaborasi tidak boleh berjalan secara sporadis. Sebaliknya, kerja sama harus dibangun secara berkelanjutan agar hasilnya lebih efektif dan terukur.
Pendekatan Pentahelix Diperkuat
Kemenko PMK juga memperkuat strategi kolaborasi melalui pendekatan pentahelix. Model ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, masyarakat sipil, serta mitra pembangunan.
Melalui skema tersebut, pemerintah ingin memastikan kesiapsiagaan bencana dapat berjalan lebih optimal. Di saat yang sama, ketahanan rantai pasok dan keberlanjutan pembangunan di wilayah rawan bencana juga dapat meningkat.
Selain itu, pendekatan ini juga mendorong percepatan inovasi, terutama dalam pemanfaatan teknologi kebencanaan dan sistem mitigasi risiko.
